Kota Bengkulu – Sembilan fraksi di DPRD Kota Bengkulu menyetujui agar Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022 dapat dibahas dan disetujui sesuai mekanisme dan peraturan perundangan yang berlaku.
Ini disampaikan masing-masing jubir fraksi pada rapat paripurna agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Bengkulu terhadap Pengantar Nota Penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2022, Selasa (27/6/2023).
Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Supriyanto, Waka I dan II serta anggota yang telah memenuhi kuorum. Dari pihak eksekutif, walikota dan wawali diwakilkan oleh Sekda Arif Gunadi. Hadir juga Kapolsek Muara Bangkahulu mewakili Kapolresta, perwakilan Dandim 047/Bengkulu, perwakilan Kajari, perwakilan Danlanal serta kepala OPD di lingkungan Pemkot Bengkulu.
Pada kesempatan itu masing-masing fraksi menyampaikan masukan dan catatan strategis kepada Pemkot Bengkulu untuk peningkatan kemajuan dan pembangunan Kota Bengkulu.
Seperti yang disampaikan Kusmito dari fraksi PAN. Salah satu masukan yang disampaikan mengenai pendapatan asli daerah (PAD) baik dari pajak maupun retribusi.
Kusmito sampaikam apresiasi dan berika penghargaan kepada Pemkot Bengkulu atas upaya peningkatan program-program dalam rangka peningkatan PAD. PAN mengapresiasi atas tercapainya target PAD dari 261 miliar dan realisasinya 242 miliar sehingga persentasenya 76,71 persen.
“Ini predikat sangat baik. Tentunya tetap ada tantangan dalam mewujudkan target PAD. PAN terus mendorong pemkot terus meningatkan target-target PAD,” ujar Kusmito.
Ia melanjutkan, PAN juga mengapresiasi pemkot pada tahun 2022 terhadap LHP tentang laporan keuangan dari BPK dengan hasil WTP, bahkan 5 kali berturut-turut memdapatkan WTP. Ini, kata dia merupakan prestasi dan kebanggan sehingga harus dipertahankan. (Adv/Bri)
