BERITARAKYATINDONESIA.COM – Ketua Tim penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Bengkulu Derta Rohidin menyampaikan supervisi ini adalah peraturan Presiden nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 tahun 2020 serta mengacu pada hasil Rakernas IX PKK tahun 2021.
Dalam rangka supervisi pelaksanaan 10 program pokok PKK di Kabupaten/kota tahun 2022, Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Bengkulu roadshow ke tiga kabupaten. Di antaranya Seluma, Bengkulu Selatan dan Kaur pada 11 hingga 13 Oktober 2022.
“Kita hadir melihat secara langsung pelaksanaan program PKK yang telah dilaksanakan oleh Tim PKK kabupaten hingga desa serta mengevaluasi dan mengetahui permasalahan maupun kendala dalam pelaksanaan program PKK di kabupaten sampai tingkat desa dan dasawisma,” jelasnya usai memberikan supervisi kepada Kader PKK di Kabupaten Kaur, Kamis (13/10).
Lebih lanjut, dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK perlu dilakukan secara berjenjang dan tertib administrasi serta data yang ada di desa, kecamatan maupun kabupaten harus saling sinkron dan jelas sumber datanya. Hal ini agar visi misi PKK dalam mendukung program pemerintah dapat tecapai secara maksimal.
“Dalam penyusunan program kerja masing-masing pokja harus sinkron dan selaras dengan TP PKK pusat, yang nantinya disampaikan melalui TP PKK Provinsi. Begitupun, dalam laporan nantinya data yang disampaikan harus benar-benar kondisi riil agar dapat menjadi acuan dan dasar dalam perencanaan program PKK ke depan,” seru Derta.
Terakhir, terkait program kerja PKK di kabupaten, kecamatan, desa hendaknya mendapatkan dukungan dari anggaran APBD masing-masing sesuai tingkatan. Hal ini guna memudahkan suksesnya kegiatan di masyarakat.
“TP PKK tentu perlu didukung dengan anggaran APBD jika di kabupaten, anggaran kecamatan jika di kecamatan, hingga PKK desa dan dasawisma melalui dana desa. Sehingga, 10 program pokok PKK terlaksana dan sukses di masyarakat,” tutup Derta.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Bengkulu Selatan Nurmalena Gusnan menyampaikan PKK Kabupaten, kecamatan hingga desa tentu membutuhkan bimbingan dari TP PKK Provinsi. Hal ini agar setiap kegiatan yang dilaksanakan pada Pokja 1, 2, 3 dan 4 dapat berjalan dengan baik dan sinkron dengan program PKK pusat.
Bupati Kaur Lismidianto menyampaikan peran PKK di masyarakat sangat membantu pemerintah dalam berbagai aspek guna menunjang terciptanya kesejahteraan keluarga. Menurutnya, 10 program pokok PKK dapat saling bersinergi bersama pemerintah dan tentu akan mendukung setiap kegiatan yang dilakukan TP PKK.
TP PKK Provinsi Bengkulu melakukan roadshow ke 9 kabupaten/1 kota, guna melakukan supervisi pelaksanaan 10 program Pokok PKK. Dan nantinya dengan melihat langsung kondisi di lapangan, dapat menentukan program yang akan dilakukan pada tahun depan.
“PKK sangat mampu membantu masyarakat, apalagi di setiap kegiatannya langsung menyentuh masyarakat melalui kader-kadernya. Untuk itu, OPD terkait harus bersinergi sehingga program pokok PKK di daerah mulai kabupaten hingga desa sukses terlaksana dan memberikan manfaat di masyarakat,” jelasnya. (AE/3).
